1.
Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan
Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
2.
Pelanggaran Prinsip Miranda Rule
(Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia
3.
Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran
HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
4.
Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Islam
5.
Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan
Hukum Pidana
6.
Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi
Dalam Kajian Pidana
7.
Penayangan Iklan Supranatural di Media
Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
8.
Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
9.
Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi
Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik
Jurnalistik dan Undang-undang Pers
10.
Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan
Tugas Penyidikan Pidana
11.
Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas
Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
12.
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah
Umur
13.
Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data
Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
14.
Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan
Konservasi Taman Nasional Bali
15.
Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih
Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
16.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia
Kedokteran
17.
Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas
Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing
18.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
19.
Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Pembunuhan
20.
Analisis Yuridis Pemalsuan Surat
Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
21.
Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan
Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
22.
Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan
Kasasi Atas Putusan Praperadilan
23.
Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam
Transaksi Perbankan
24.
Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum
Indonesia
25.
Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana
Hacking Terhadap Perbankan
26.
Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh
Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
27.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging
28.
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal
Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
29.
Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan
Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
30.
Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai
Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
31.
Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri
dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah
Tangkap atau Error in Persona
32.
Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan
Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
33.
Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan
Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
34.
Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam
Penyidikan Perkara Perpajakan
35.
Implementasi Kewenangan Polisi Untuk
Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam
Penyidikan Perkara Pidana
36.
Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
37.
Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
38.
Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di
Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
39.
Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri
Dalam Proses Persidangan
40.
Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi
Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
41.
Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
42.
Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati
di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
43.
Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha
Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
44.
Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana
Pencucian Uang (Money Laundring)
45.
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
46.
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap
Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
47.
Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga
Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank
Century Tbk.)
Read more:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar